Jumat, 08 April 2011

HUKUM DAN MASYARAKAT

Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat
            Secara umum, tujuan dari hukum sebagai berikut: 
  1. Untuk masalah dalam masyarakat yang damai dan adil
  2. Menjaga kepentingan semua orang, jadi tidak ada bunga mungkin menderita
  3.  Untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka dengan orang-orang
          Hukum ini sangat penting bagi setiap orang dalam masyarakat dan negara. Pertanyaan tentang apa fungsi hukumdapat dikembalikan ke pertanyaan mendasar,“Apa tujuan hukum ini?” Tujuan utama dari Undang-undang adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Order adalah tujuan utama dari hukum. Memesan kebutuhan pokok (dasar) untuk keberadaan masyarakat manusia di mana mana.Untuk mencapai ketertiban masyarakat adalah kepastian diperlukan pergaulanantar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban umum, orang tidak mungkin untuk mengembangkan bakat-bakat terbaik dan kemampuan Allah memberinya. Dengan demikian, tujuan hukum memelihara dan ketertiban dan menjamin keamanan.
Kondisi Masyarakat Indonesia Mengenai Hukum
          Hukum di Indonesia lebih sering menuai kritik ketimbang pujian. Berbagai kritik diarahkan baik berkaitan dengankualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik sering dilontarkan berkaitan dengan penegakanhukum di Indonesia.Kebanyakan orang akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari   gangguan hukum walau aturan negara dilanggar.Ada pengak uanin formal dimasyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.
Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah
            Reformasi hukum dalam konteks ini menjadi salah satu bagian penting dari agenda penataan dan perombakan negeri ini. Reformasi hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat). Dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik.
PerangkatHukum di Indonesia
            Perangkat hukum di Indonesia perlu adanya penyempurnaan, penyempurnaan perangkat hukum di indonesia yaitu dengan,Polri  bekerjasama dengan para ahli hukum dan organisasilainnya yang sangat berkepentingan atau keamanan usahanya tergantung dari kesempurnaan undang-undang di bidang cyberspace (pengusaha e-commerce dan banking) sedang memproses untuk merancangnya agar di Indonesia terwujud cyberlaw yang sempurna. Upaya tersebut secara garis besarnyaa dalah: menciptakan undang- undang yang bersifatl exspecialist, menyempurnakan undangun dan pendukungnya dan melakukan sintesa sertaanalogi yang lebih luas terhadap KUHP. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan universitas- universitas yang ada di Indonesia dan instansilainnya yang terkait (Telkom).
Permasalahan Dalam Penegakan Hukum di Indonesi
      Permasalahan penegakan hukum (law emporcement) yang dihadapi masyarakat tampak semakin kompleks. Berbagai persoalan hukum perlu diantisipasi dan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat memerlukan pemecahan sesegera mungkin. Munculnya peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum nasional, bisa melahirkan problemater sendiri. Efektifitas penegakan hukum memerlukan pemahaman dan kajian secara tepat terhadap realitas penegakan hukum, agar tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, berikut juga faktor penyebabnya. Selainitu, dampak globalisasi perlu dijadikan pertimbagan adanya jaminan penegakan hukum di Indonesia.
Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah
Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsadannegara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.
Peran Generasi Muda dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat
Sekarang ini generasi muda sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa perlu mengetahui tenteng perkembangan hukum yang berlangsung di Indonesia. Karena belakangan ini kondisi masyarakat di negara kita sedang banyak mengalami kekisruhan. Banyak aparat penegak hukum yang niatnya menertibkan massa, tapi malah diserbu oleh kerumunan massa yang tidak dapat dikendalikan kerusuhannya. Maka dari itu para generasi muda hendaknya dapat memahami mana hukum yang tepat dan benar yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar